Bandar Lampung – Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, SE., MBA., menghadiri Rapat Konsolidasi (Rakor) Penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel), mitra, dan yayasan di Hotel Novotel Bandar Lampung, Sabtu (14/2/2026).
Rakor yang diselenggarakan Badan Gizi Nasional tersebut menjadi langkah strategis memperkuat implementasi program nasional di Provinsi Lampung, khususnya dalam upaya pemenuhan gizi balita, ibu hamil, dan anak sekolah sebagai fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Irjen Pol. (Purn.) Sony Sonjaya, menegaskan bahwa Program MBG tidak hanya berorientasi pada peningkatan asupan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menekan angka stunting dan malnutrisi.
“Program MBG dirancang untuk meningkatkan kualitas generasi masa depan sekaligus membangkitkan ekonomi daerah dengan memberdayakan UMKM, petani, dan peternak lokal sebagai pemasok utama kebutuhan pangan,” ujar Sony.
Program ini diperkuat melalui keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di kabupaten/kota se-Lampung, serta kolaborasi dengan mitra dan pemasok lokal guna memastikan ketersediaan bahan pangan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan.
Sony juga menekankan pentingnya seluruh SPPG menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara ketat, terutama dalam aspek kualitas dan keamanan pangan, guna mencegah potensi kasus keracunan maupun kelalaian distribusi.
DPRD Lampung Siap Awasi dan Pastikan Tepat Sasaran
Ketua DPRD Lampung A. Giri Akbar menegaskan komitmen lembaganya untuk mendukung sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Program MBG di daerah.
Menurutnya, program strategis nasional ini harus benar-benar tepat sasaran, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
“DPRD siap mendukung penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Namun pengawasan tetap menjadi prioritas agar program ini berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan aman bagi penerima manfaat,” tegas Giri Akbar.
Ia menilai, keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari jumlah penerima, tetapi juga dari kualitas layanan, ketepatan distribusi, serta dampaknya terhadap perbaikan status gizi masyarakat.
Melalui rakor ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan semakin solid sehingga Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal dan merata di seluruh wilayah Provinsi Lampung. (Red/Adv)
